Cahaya Islam - Puluhan jemaah umrah Sulsel sudah diberangkatkan pekan ini. Tepatnya sebanyak 46 orang yang merupakan anggota DPD Amphuri Sulampua. Pemberangkatan sendiri melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Menurut Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, pemberangkatan Jemaah umrah Indonesia ini tidaklah dihentikan. Hanya saja perlu proses pemastian proses keberangkatannya sesuai skema one gate policy (OGP) atau satu pintu. 

Ali Yafied selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel, menyatakan pemberangkatan tersebut Rabu kemarin. Ali menyatakan keberangkatan sudah sesuai arahan Kemenag.

“46 orang peserta jemaah umrah Sulsel berasal dari 7 travel. Merupakan anggota DPD Amphuri Sulampua.” Ungkap Ali (19/01) di Kota Makassar. Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu taat protokol.

Menurutnya pemberangkatan selanjutnya tidak adakan dihentikan. Bahkan General Manager PT Garuda Indonesia, Putu Tedy, menyebutkan bahwa sudah disiapkan armada baru khusus keberangkatan Jemaah ke Tanah Suci.

Putu juga menambahkan, “Termasuk kalau Bandara Sultan Hasanuddin sudah memperbolehkan penerbangan langsung ke Arab Saudi.” Ungkap Putu berhubungan dengan penambahan armada untuk Jemaah umrah Sulsel.

Sementara itu, Ketua DPD Amphuri Sulampua, Ardiansyah Arsyad, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberangkatan tersebut. Dirinya mengaku optimis akan meningkatnya animo calon peserta umrah, terutama di Sulsel.

“Alhamdulillah sekarang menjadi pemberangkatan perdana, mulainya dari Dewan Perwakilan Daerah Amphuri Sulampua. Selanjutnya ada sejumlah grup lain, menandakan adanya animo besar dari masyarakat Sulawesi Selatan.” Ungkap Ardiansyah Arsyad.

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Sulsel untuk Selalu Patuh Protokol

Sehubungan dengan pemberangkatan perdana jemaah asal Sulawesi Selatan, Ali Yafid kembali ingatkan untuk selalu patuh protokol. Jangan sampai Indonesia kembali masuk daftar hitam Arab Saudi.

“Intinya jangan sampai kasus tahun 2020 terulang. Alasannya karena banyak tidak patuhi protokol kesehatan, menjadikan Indonesia dibanned Arab Saudi jadi jangan sampai jemaah umrah Sulsel juga seperti itu.” Ungkap Ali Yafid kepada media.

Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat laporan dari Ketua DPD Ampuh Jawa Timur, Ajeng Retnaning Puri. Ajeng sendiri merupakan satu dari sekian perwakilan asosiasi (tim advance) yang diberangkatkan ke Saudi.

Melansir dari Republika, Ajeng menyebutkan bahwa prokes masyarakat di Tanah Suci masih kurang. Dirinya yang diberangkatkan pada 23 Desember kemarin menceritakan pengalamannya yang melihat banyak warga belum patuh pemakaian masker.

Berdasarkan pengalamannya, Ajeng menyebutkan bahwa banyak masyarakat hanya pakai masker saat di masjid. Setelahnya, ketika keluar dari masjid banyak yang lengah dan memutuskan melepas masker.

“Apabila mengikuti masyarakat Saudi, maka prokes memang masih kurang. Jika peserta ibadah dari Indonesia memutuskan mengikuti, kita jadi ikut lengah dan membuka masker.” Tutur Ajeng.

Dirinya juga menyebutkan saat itu otoritas Saudi belum menetapkan aturan denda untuk masyarakat pelanggar prokes. Kebijakannya sendiri baru disampaikan pada 30 Desember 2021, ketika mereka di Makkah.

Maka kini sehubung dengan pemberangkatan jemaah umrah Sulsel, sudah ada aturan pelanggaran prokes ini di Saudi. Tepatnya akan terkena denda 1000 riyal, bagi mereka yang melanggar penggunaan masker.

Sebelumnya Kemenag telah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang sudah pulang dari Saudi. Evaluasi sendiri akan dilanjutkan lebih komprehensif, sehubungan dengan pulangnya peserta umrah gelombang pertama.

Sedangkan wacana Asrama Haji Pondok Gede jadi tempat karantina kepulangan jemaah umrah, belum ada persetujuan lanjutan dari Satgas Covid-19. Proses komunikasi masih berlanjut antara Menag RI dan Satgas Covid-19.

Peserta umrah asal Indonesia sendiri sudah diberangkatkan pertama sejak 8 Januari 2022. Hingga tanggal 18 Januari, sudah ada 1.777 peserta yang berangkat ke Arab Saudi, termasuk jemaah umrah Sulsel.