Cahaya Islam - NU minta Pemerintah serius dalam tanggapi ancaman kelompok aliran sesat NII (Negara Islam Indonesia). Keberadaan kelompok ini bahkan dianggap sudah mengkhawatirkan di Garut, Jawa Timur.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Garut, menyesalkan sikap Pemerintahan yang dinilainya kurang serius menghadapi ancaman ini. Padahal saat ini pergerakan NII sudah massif dan menyebar secara luas.

Melalui pernyataannya di Kantor Pengurus Cabang NU Garut, Jumat (21/1), KH Atjeng Abdul Wahid sampaikan kekhawatirannya. Pria yang juga disapa Ceng Wahid tersebut menyesalkan aksi pemerintah.

“Kami menyesalkan tanggapan pemerintah Garut karena terkesan menyepelekan gerakan ini. Menjadikan penangannya juga tidak serius, padahal ancamannya sudah termasuk kategori mengkhawatirkan.” Ungkap Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Garut tersebut.

Menurutnya pihak berwenang lebih sadar jika ancamannya tidaklah main-main. Pergerakan NII tersebut sangatlah nyata, tersebar luas, dan massif. Jangan sampai kejadian seperti 59 anak dibaiat NII kembali terjadi NU minta pemerintah serius.

Ajaran yang sudah beredar luas ini sudah jelas dilarang keberadaannya di Indonesia. Karena tidak hanya menjelekkan nama Islam, tetapi juga membahayakan ketahanan NKRI dan keamanan negara.

“Kelompok tersebut menganggap Pemerintah Indonesia itu sesat (thogut), sehingga berkeinginan mendirikan negara baru dalam negara Indonesia. Tentunya sangat membahayakan jika selalu dibiarkan.” Tambah Cheng Wahid.

Kurang seriusnya sikap pemerintahan dapat dilihat dari kasus 59 anak Kelurahan Sukamenteri yang mengaku sudah dibaiat NII. Kasusnya sendiri hanya diselesaikan dengan perjanjian, padahal ini menyangkut ideologi.

Di mana masalah ideologi, tidak akan mudah hilang dan berubah. Harusnya pihak berwenang memberikan pembinaan lebih intens. Kurang tegasnya tindakan ini yang dirasa Ceng Wahid menyebabkan NII semakin berkembang.

Kembali tegaskan, Ketua Pengurus Cabang NU minta pemerintah serius menghadapi kelompok radikal tersebut. Sehingga tidak akan memunculkan rasa tidak percaya dan ketidakpuasan dari masyarakat juga.

KH Atjeng Abdul Wahid menyebutkan pihaknya terus mengawasi pergerakan kelompok tersebut. Itulah mengapa pihaknya bisa menyebutkan bahwa keberadaan NII mengkhawatirkan. Karena ada data lapangan yang mendukung pernyataannya.

Di mana berdasarkan 42 kecamatan di Garut, 41 diantaranya sudah mendapatkan paham aliran sesat tersebut. Kesimpulannya hanya 1 kecamatan di Garut kemungkinan belum terkena ajaran Negara Islam Indonesia dan NU minta pemerintah serius untuk hal ini.

“Pemerintah dalam hal ini sudah kecolongan. Kami akui juga, telah kecolongan. Itulah mengapa baiknya bersama-sama ambil langkah nyata untuk menghadapi permasalahan, karena ini sudah tidak dapat dibiarkan.” Ujar Ceng Wahid.

Menurutnya, kelompok radikal ini tidak berbeda seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Tujuan NII dan DI/TII juga dinilainya sama, tepatnya mendirikan negara Islam di dalam NKRI. 

Bukan hal aneh apabila kemudian muncul pergerakan penentang keberadaan NII. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran, disingkat menjadi Almagari. Sayangnya Almagari juga tidak direspon baik pemerintah.

Menjadikan beberapa waktu lalu Almagari mendatangi gedung DPRD Garut karena minimnya respons. Harapannya mereka dapat menyampaikan kekhawatiran dengan maraknya ajaran sesat yang kini semakin beredar di daerahnya jadi NU minta pemerintah serius.

Namun sikap pimpinan dan anggota DPRD Garut juga tidak memuaskan. Ketua DPRD tidak ingin sama sekali menerima kehadiran Almagari. Tambah Ceng Wahid menyampaikan kekecewaan umat.

“Intinya Pemda harus all out menanganinya, jangan sampai pahamnya semakin besar dan kuat sehingga benar-benar membahayakan.” Ungkap Ceng Wahid. “Menurut saya kelompok ini juga berkaitan dengan DI/TII.” Tambahnya.

Data nyata lapangan menjadikan NU hanya meminta pemerintah serius hadapi NII. Karena paham menyesatkan ini tentunya tidak hanya mencederai Islam, tetapi juga membahayakan ketahanan dan keamanan NKRI jadi NU minta pemerintah serius.